Kinerja belanja modal Provinsi Riau: Struktur rasio dan tren

Imam Mustaqim, Taryono Taryono

Sari


Kajian ini untuk menganalisis tren, struktur dan rasio belanja modal.  Objek kajian adalah atas belanja modal pemerintah Provinsi Riau tahun 2007 – 2017.  Metode analisis menggunakan rasio belanja modal terhadap total belanja, belanja modal per kapita dan rasio terhadap PDRB.  Belanja modal tahun 2007-2017 berfluktuasi meningkat.  Belanja modal terendah terjadi pada tahun 2014.  Alokasi belanja modal paling banyak untuk jalan, irigasi dan jaringan. Rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi pada tahun 2007 sebesar 40,48% dan terrendah terjadi pada 2014 sebesar 11,13%.  Pada tahun 2014 belanja modal per kapita hanya sebesar Rp. 0,10 juta rupiah, meningkat di tahun 2015 dan menurun pada tahun selanjutnya.  Rasio belanja modal terhadap PDRB mengalami trend yang menurun di setiap tahunnya pada tahun 2014 paling rendah sebesar 0,32% dan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,59%.

This study is to analyze trends, structure and capital expenditure ratios. The object of study is the capital expenditure of the Riau Province government in 2007 - 2017.  The analysis method uses the ratio of capital expenditure to total expenditure, capital expenditure per capita and ratio to GRDP.  Capital expenditure in 2007-2017 has fluctuated. The lowest capital expenditure occurred in 2014. The most capital expenditure allocation for roads, irrigation and networks. The highest ratio of capital expenditure to total expenditure in 2007 was 40.48% and the lowest occurred in 2014 of 11.13%. In 2014 capital expenditure per capita was only Rp. 0.10 million rupiah, an increase in 2015 and decrease in the following year. The ratio of capital expenditure to GRDP experienced a declining trend every year in 2014, the lowest of 0.32% and the highest occurred in 2015 of 0.59%.


Kata Kunci


struktur; rasio belanja modal; belanja modal perkapita

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abimanyu. (2005). Analisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap prediksi belanja daerah: studi empiric di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI 8(2), 416-424.

Adhiatma, M. S. (2013). Spending behavior pemerintah Kabupaten/Kota se eks-karesidenan Semarang tahun anggaran 2008-2012. Jurnal Ekonomi 3(2), 12-22.

Adhikari, P., Kuruppu, C., Wynne, A., & Ambalangodage, D. (2015). Diffusion of the cash basis International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) in Less Developed Countries (LDCs)-The case of the Nepali Central Government. The Public Sector Accounting, Accountability and Auditing in Emerging Economies 15, 85-108.

Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. Critical Perspectives on Accounting 24(7-8), 479-487.

Astiti, D. N., & Mimba, N. S. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E Jurnal Akuntansi 14(3), 1924-1950.

Bado, B. (2016). Analisis belanja modal, investasi, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Ecosains, 118-126.

Chang, L. (2009). The impact of political interests upon the formulation of performance measurements: The NHS star rating system. Financial Accountability and Management 25 (2), 145-165.

Deviani. (2016). Analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (studi empiris Kota dan Kabupaten di Sumatra Barat). Pekbis Jurnal 8(1), 1-13.

Fryer, K., Ogden, J., & Fryer, K. (2009). Performance management in the public sector. International Journal of Public Sector Management 22(6), 479-498.

Gorahe, I., Marsudi, A., Misinamow, V., & Daisy, E. (2013). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. Efisiensi 4 (3), 1-12.

Jones, R., & Pendlebury, M. (2000). Public Sector Accounting. Essex: Pearson Education.

Keefer, P., & Khemani, S. (2003). The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. New York: The World Bank.

Kelly, J. M., & Rivenbank, W. C. (2011). Performance budgeting for state and local government (2nd Edition). New York: M.E. Sharpe.

Lapsley, I., & Pallot, J. (2002). Accounting, management and organizational change: A comparative study of local government. Management Accounting Research, 213-222.

Lapsley, I., Miller, P., & Panozzo, F. (2010). Accounting for the city. Accounting, Auditing and Accountability Journal 23(3), 305-324.

Mahmudi. (2009). Manajemen keuangan daerah. Yogyakarta: Erlangga.

Meirene, A. H., Pangemanan, S. S., & Dullo, A. (2014). Perlakuan belanja modal pada DPPKAD Pemda Kota Palu. Jurnal EMBA 2(3), 411-419.

Nurmainah, S. (2013). Analisis pengaruh belanja modal belanja modal pemerintah daerah, tenaga kerja terserap dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan dan kemiskinan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi 20(2), 131-141.

Sugiyanta. (2016). Analisis belanja modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi 14(1), 19-40.

Suryani, F., & Eka, P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi 6(1), 11-22.

Swaramarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ecosains 9(2), 95-105.

Tuasikal, A. (2008). Pengatuh DAU, DAK dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia. Telaah dan Riset Akuntansi 1(2) , 142-154.

Yuliastati, K. (2017). Urgensi anggaran pendapatan belanja dearah (APBD) terhdap perencanaan pemvangunan daerah. Jurnal Katalogis 5(4), 160-171.




DOI: http://dx.doi.org/10.31258/sorot.14.2.61-69

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by4.footer##

Creative Commons Licence

Hak cipta artikel-artikel pada jurnal ini dimiliki oleh penulis, dan penulis bersedia memberikan hak penerbitan pertama kepada jurnal. Pemilikan hak cipta dilisensikan dibawah Creative Commons Attribution 4.0 International License. Lisensi ini memungkinkan penggunaan, pendistribusian, dan pencetakan kembali tanpa batas pada media apa pun, asalkan penulis dan sumber sebenarnya disebutkan.